Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan permohonan mundur seiring dengan dinamika politik yang berkembang saat ini.
"Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden, pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11).
Langkah pengunduran diri ini terjadi di tengah gelombang tekanan politik yang kian menguat di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi sebelumnya telah menekan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah konstitusional tersebut digulirkan menyusul polemik ijazah Gibran yang berujung pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran pada Pilpres 2024 tidak sah. Putusan ini mempertegas ketetapan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di luar negeri.
DPR merespons rangkaian putusan hukum tersebut dengan memproses Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3, yang mencakup evaluasi terhadap dugaan pelanggaran persyaratan jabatan wakil presiden. (CNN Indonesia)