Budiman menjelaskan, strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia dan Brasil dapat dilihat melalui tiga lapis perlindungan bagi masyarakat, yakni bantuan pendapatan, layanan dasar, dan kepemilikan aset.
“Keduanya sama-sama membangun 3 lapis perlindungan bagi rakyat miskin: bantuan pendapatan, layanan dasar, dan kepemilikan aset,” ujar Budiman dalam narasinya.
Menurut Budiman, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah juga perlu memperkuat layanan publik dan membuka akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi agar mereka memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan.
Pada lapis pertama, Brasil memiliki program Bolsa FamÃlia dan program makan sekolah. Sementara itu, Indonesia menjalankan berbagai program bantuan sosial serta Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam aspek layanan dasar, Brasil mengembangkan sistem kesehatan publik untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Adapun Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat.
“Untuk layanan dasar, Brasil punya layanan kesehatan publik. Indonesia punya JKN, Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat,” kata Budiman.
Selain bantuan pendapatan dan layanan dasar, Budiman menilai kepemilikan aset menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Akses terhadap aset dinilai dapat membantu masyarakat memperkuat kondisi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup dalam jangka panjang.
Ia mencontohkan, Brasil mengembangkan program perumahan rakyat dan kredit bagi petani. Sementara di Indonesia, upaya memperluas akses masyarakat terhadap aset dan sumber daya ekonomi antara lain dilakukan melalui program pembangunan tiga juta rumah, koperasi desa, dan reforma agraria.
“Sementara untuk aset, Brasil mengembangkan perumahan rakyat dan kredit petani. Indonesia mendorong program 3 juta rumah, koperasi desa, dan reforma agraria,” ujar Budiman.
Lebih lanjut, Budiman menyebut ada tiga pelajaran yang dapat dipetik Indonesia dari pengalaman Brasil dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.
Pertama, belanja negara perlu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, termasuk dengan menghidupkan petani lokal. Kedua, integrasi data penerima bantuan dibutuhkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program. Ketiga, program sosial perlu dijalankan secara berkelanjutan agar manfaatnya tidak terhenti akibat pergantian pemerintahan.
“Ada 3 pelajaran dari Brasil: belanja negara harus menghidupkan petani lokal, data penerima bantuan harus terintegrasi, dan program sosial harus berkelanjutan lintas pemerintahan,” kata Budiman.
Menurut dia, ketiga hal tersebut penting agar kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mampu membangun fondasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Budiman merangkum pendekatan tersebut dengan menekankan peran berbeda dari setiap lapis perlindungan sosial. Bantuan berfungsi menopang masyarakat ketika menghadapi kesulitan ekonomi, layanan dasar membantu menjaga kualitas hidup, sedangkan kepemilikan aset membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Bantuan mencegah rakyat jatuh, layanan dasar menjaga mereka tetap berdiri, dan aset membantu mereka naik kelas,” tuturnya.
Ia menilai Indonesia dan Brasil memiliki tujuan yang sejalan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masing-masing negara mempunyai kondisi dan kebijakan yang berbeda.
“Dua negara, jalan berbeda, tetapi punya tujuan yang sama: mengentaskan kemiskinan dan kelaparan rakyatnya,” pungkas Budiman.
Perbandingan tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia untuk memperkuat pelaksanaan program sosial, meningkatkan ketepatan penerima bantuan, serta memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang.