Pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akarnya secara transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman merespons isu sensitif mengenai ancaman keamanan serta peretasan jalur komunikasi yang mengintai kepala negara.
"Kami menduga ada sosok besar di balik penyadapan terhadap Presiden. Ini bukan masalah main-main, ini menyangkut keamanan negara dan simbol negara," ujar Habiburokhman di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menilai aksi penyadapan terhadap presiden merupakan bentuk pelanggaran hukum berat yang berpotensi mencederai kedaulatan serta integritas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, tindakan ilegal tersebut tidak mungkin berdiri sendiri tanpa didukung oleh sumber daya, akses, maupun pengaruh dari pihak tertentu.
Oleh karena itu, Komisi III DPR RI mendorong jajaran kepolisian dan lembaga kelembagaan terkait untuk membuka hasil penyelidikan secara gamblang kepada publik tanpa ada hal yang ditutup-tutupi.
"Harus dibuka secara terang-benderang. Publik berhak tahu siapa pihak yang berani melakukan tindakan ilegal tersebut dan apa motivasinya," pungkasnya. (Detik.com)
Tags
Berita