JAKARTA – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menilai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, layak menjadi pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada pengalaman politik, ketegasan, integritas, serta kemampuan Dasco dalam membangun komunikasi lintas partai.
Sekretaris Jenderal PB PMII, Ahmad Syahrul Fadhil alias Ruli, mengatakan pengisian jabatan Wakil Presiden perlu segera dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Menurutnya, ketidakpastian terkait posisi tersebut tidak boleh berlarut-larut karena berpotensi memunculkan spekulasi politik.
"Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan. Rakyat membutuhkan kepastian dan kepemimpinan yang bekerja untuk mereka. Karena itu, pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan dengan cepat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bangsa," kata Ruli.
Ruli menjelaskan, figur yang mengisi jabatan Wakil Presiden perlu memiliki sejumlah kriteria, di antaranya ketegasan dalam bersikap, keberanian menyampaikan kebenaran kepada publik maupun Presiden, serta kemampuan menjaga stabilitas politik nasional.
Menurutnya, stabilitas politik bukan hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Hal tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga keberlanjutan program pemerintah.
Berdasarkan sejumlah kriteria tersebut, PB PMII menyebut Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang dinilai memenuhi pertimbangan organisasi untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
"Dari seluruh kriteria yang kami sampaikan, yaitu tegas, jujur, dan mampu merekatkan bangsa, kami menilai sosok yang paling cocok untuk mengisi jabatan Wakil Presiden adalah Prof Sufmi Dasco Ahmad. Beliau tegas dalam bersikap, memiliki pengalaman panjang di parlemen, dan terbukti mampu membangun komunikasi lintas partai serta merangkul berbagai elemen bangsa," ujar Ruli.
PB PMII juga menilai pengalaman Dasco dalam komunikasi politik dapat menjadi modal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung efektivitas pemerintahan.
Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro atau Cokro, mengatakan penyampaian aspirasi mengenai figur Wakil Presiden merupakan bagian dari tanggung jawab moral organisasi terhadap masa depan bangsa.
"PMII lahir dan tumbuh bersama perjalanan bangsa ini. Dalam situasi seperti sekarang, kami tidak boleh diam. Kami ingin memastikan kursi Wakil Presiden diisi oleh sosok yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga berintegritas, jujur, dan mampu menjaga persatuan. Itulah alasan kami menyampaikan aspirasi ini secara terbuka," ujar Cokro.
Cokro juga meminta seluruh kader PMII di berbagai daerah untuk mengawal proses pengisian jabatan Wakil Presiden dengan tetap menjaga situasi kondusif.
"Kepada seluruh kader PMII di penjuru tanah air, mari kawal proses ini dengan kepala dingin, tetap kritis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi persatuan bangsa harus tetap di atas segalanya," tuturnya.
Lebih lanjut, Ruli menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap mengikuti ketentuan konstitusi. Ia menyebut generasi muda dan mahasiswa perlu ikut mengawal proses tersebut agar berlangsung transparan dan akuntabel.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih menjadi Wakil Presiden. Pemilihan dilakukan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
PB PMII menyampaikan empat seruan terkait persoalan tersebut. Pertama, meminta Presiden dan MPR memproses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi. Kedua, mengajak partai politik dan seluruh elemen bangsa mengutamakan kepentingan rakyat serta menjaga stabilitas politik.
Ketiga, mendorong generasi muda dan mahasiswa mengawal proses tersebut secara kritis, damai, dan bertanggung jawab. Keempat, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
PB PMII berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan sesuai mekanisme konstitusional tanpa menimbulkan kegaduhan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. (Idn.Times)
